Suara Kita

Kejar 30 Tahun Ketertinggalan Produktivitas dengan Sertifikasi

Pasca 100 Hari MEA 2016, Apa Manfaatnya? (bagian ke-1)

Cerita ini tak sengaja masuk telinga medio Juli 2015. Belum begitu lama. Belum mengerti apa-apa tentang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), meski pemerintah Jokowi tengah gencar bersosialisasi. Saat itu penulis bersua seorang tetangga, angkatan kerja baru. Sebut saja Rohman, pria, lulusan SMA, umur 21 tahun, baru pulang dari bekerja shift 2 di anak perusahaan PT Petrokimia Gresik. Baru setahun bekerja di situ.
Ngobrol ngalor-ngidul soal sistem kerjanya, gaji hampir 2 kali UMK (upah minimum kabupaten), sampai pada fakta tempat kerja si Rohman ini telah terotomatisasi. Banyak panel di sana. Persoalannya, rerata tiap tahun 2 kali panel-panel mengalami gangguan. Untuk perbaikan, manajemen harus mendatangkan tenaga ahli dari Amerika (meski panel made in China). Jika tidak, kerugian ratusan miliar terpaksa ditelan perusahaan itu dalam waktu 2-3 minggu saja.
Dan, si bule tenaga ahli ini, memperbaiki panel selama 5 hari (meski sebenarnya 2 hari panel sudah beres, namun sengaja diulur-ulur sesuai masa kontrak kerja supaya tetap mendapat segala fasilitas secara penuh). Selesai, si bule pergi ke Bali. Jalan-jalan, jadi turis murni 2 minggu di sana. Menikmati hasil ‘kerja’-nya. Yang agak mencengangkan, si Thomas, sebut saja demikian, meski berlabel tenaga ahli, masih 28 tahun, belum menikah, pelit alih teknologi, ternyata secara formal cuma lulusan SMA!
Berapa dia dibayar? Tak kurang dari Rp 1 miliar! Itu setahun 2 kali. Padahal, di pabrik itu juga punya segudang lulusan S1-S2, bahkan S3. Termasuk pada direksinya. Bayangkan, bagaimana realitas para lulusan SMA/ SMK sederajat di negeri kita? Bahkan sarjana pun perlu berapa lama untuk mencapai pendapatan seperti itu, baik secara masa kinerja (productiveness) maupun pencapaian masa kerja (achievement)? Ternyata di balik itu, si Thomas adalah pemegang sertifikat kompetensi yang memiliki asas kesetaraan dengan ijasah pendidikan formal.
Sejatinya, Indonesia terlambat meratifikasi ISO (International Standard Organization) dari ILO PBB (International Labour Organization Perserikatan Bangsa-Bangsa) nomor 17011 tentang Lembaga Training dan Edukasi Vokasional CBT (Competency Based Training) dan nomor 17024 tentang Lembaga Sertifikasi Personil CBA (Competency Based Assesment). Amerika, Inggris, Jerman, sampai Australia adalah contoh negara maju yang telah mengadopsi ISO ini sejak 1980-an. Adapun Singapura dan Hongkong adalah penerap standarisasi sejak 1990-an dan efeknya sudah kita rasakan. Mereka semua 20-30 tahun melaksanakannya lebih dahulu.
Saat itu pembelian hak paten ISO tersebut dirasa terlalu mahal oleh orde baru. Baru setelah reformasi, UU 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan (sekaligus meratifikasi ISO tadi), perubahan sistem tenaga kerja kita mulai diterapkan. Selain itu, kini pelaksanaan sertifikasi didasarkan regulasi PP 23/ 2004 tentang BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), PP 31/ 2006 tentang Sislatkernas (Sistem Pelatihan Kerja Nasional), Perpres 8/ 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), Permenakertrans 5/ 2012 tentang SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Permenakertrans 8/ 2012 tentang Sistem Sertifikasi, dan Permenakertrans 21/2014 tentang Pedoman Penerapan KKNI. Termasuk mengacu pada regulasi teknis ISO/IEC 17024:2012, TAAASS402C (yang diadopsi dari Australia), Seri TAEASS401A, ILO-CWA03/CVTTA80 serta pedoman-pedoman BNSP.
Kembali soal MEA, telah banyak media massa yang memuat pemikiran strategis para akademisi, pejabat pemerintahan hingga pengusaha ternama sebagai pemangku kepentingan (stake holder). Sayang, isinya hanya bicara makro. Ibarat buah mangga, yang dibahas masih kulitnya saja. Sementara hal terpenting dari pertarungan ekonomi antar negara ASEAN itu ada pada kualitas manusianya, pada produktivitasnya, pada endurance bekerjanya, yang dibuktikan dengan sertifikasi berdasar standar tertentu yang dibuat Kemenakertrans c.q. BNSP yang pelaksanaannya berlaku nasional dan hasilnya diakui di regional ASEAN (seperti lisensi Surat Ijin Mengemudi/ SIM di Korlantas Polri). Jantung program ini ada pada asesmen.
Asesmen adalah cara terstandarisasi bahwa seseorang telah kompeten, yaitu sebuah kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan pekerjaan berdasarkan kompetensinya sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Adapun domain kompetensi meliputi kemampuan (skill), pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude) yang harus dimiliki seseorang secara utuh (tak dapat terpisah) pada sebuah bidang pekerjaan, sehingga layak mengantongi sertifikat dan layak pula bekerja di lingkup tertentu.
Sebagai contoh, bagaimana seorang housekeeper hotel (asesi) diyakini mampu membersihkan semisal 10 kamar sejam? Pembuktiannya dilakukan lewat perangkat asesmen, melalui pengembangan MUK (Materi Uji Kompetensi) terutama berupa pengamatan lapangan (observasi demonstrasi), tes lisan dan tulisan, hingga verifikasi portofolio sebagai rangkaian tes. Setelah lulus uji oleh asesor, asesi berhak menerima sertifikat dari BNSP sebagai bukti otentik kompetensinya. Di titik inilah persoalan produktivitas tenaga kerja yang selama ini dikeluhkan para pengusaha akan bisa teratasi.

Giliran Belajar ke Malaysia
Sebagian diantara kita mungkin pernah mendengar ‘hikayat’ temurun: Dulu orang Malaysia belajar/ berguru kepada bangsa Indonesia, terutama di masa kemerdekaan di tahun 1960-an. Namun mengapa justru kini kita yang masih tertinggal?
Sebagai perbandingan, informasi dari Master (Pengajar) Asesor Kompetensi saat penulis mengikuti pelatihan asesor pada 16-20 Desember 2015 lalu mengatakan, di Malaysia kini terdapat 5.000 LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), sedangkan di Indonesia hanya ada 200 LSP. Itu pun tak sampai 50 LSP yang dirasa fit (melakukan kinerja asesmen secara benar, berkategori LSP-P3, dan mampu bertanggung jawab terhadap hasil asesmen selama ini).
Bagaimana sisanya? BNSP masih berupaya keras untuk melakukan pembinaan hingga penertiban yang diperlukan. Maka inilah mengapa, meski Malaysia masih termasuk negara ketiga, klasifikasi pekerjaan kasar bisa tereliminasi, karena sistem standarisasi punya ‘efek’ autopilot meminggirkan pekerjaan kasar bagi warga negaranya. Dan, para WNI-lah yang mengisi ‘celah’ tersebut, sebagai TKI legal ataupun ilegal. Ironis bukan?
‘Kebetulan’, peringatan 100 Hari MEA yang jatuh 9 April 2016 lalu juga bertepatan dengan 1 Rajab 1437H. Bagi umat islam, ini merupakan momen pula peningkatan produktivitas ibadah disamping produktivitas kinerja. Seminggu setelahnya, kini telah banyak beredar informasi, baik di iklan televisi, talkshow radio hingga literasi di media massa dan media sosial yang mengupas MEA beserta segala implikasinya.
Saat ini terdapat 400 lebih skema SKKNI. Penerapannya tak hanya bisa menyelamatkan generasi baby boomers dari keterpurukan ekonomi yang masih melanda, namun sangat cocok bagi generasi X hingga zetizen (yaitu generasi Z penyuka internet/ netizen) dikarenakan pembuatan skema itu bersifat terbuka. Terlebih, di tangan zetizen yang menyukai tantangan dan inovasi yang serbacepat, akan ada banyak profesi baru yang tercipta. Bahkan terstandarisasi sekaligus.
Penulis adalah peminat masalah sosial dan ekonomi. Asesor Kompetensi BNSP-LSP TIK Indonesia. Sedang menapaki Program Master Asesor Kompetensi dan Auditor di sektor Pariwisata (Hotel, Resto-Cafe dan MICE).

 

Penulis : Achmad Dhofir

1,106 Comments